iklan displayku

Sejarah Gerakan Kepanduan di Indonesia Lengkap

Sejak Kapan Gerakan Kepanduan Hadir?

Keberadaan Kepanduan di Indonesia yang kala itu masih dalam jajahan Belanda, tidak lepas dari gagasan Baden Powell yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia (saat itu bernama Hindia Belanda). Kepramukaan di Indonesia tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan.

Gerakan Kepanduan Pada Zaman Penjajahan Belanda

Gerakan kepanduan diadaptasi di negeri Belanda dengan nama Padvinder. Pada masa penjajahan Belanda, P.J Smith mendirikan Padvinder di Indonesia sebagai cabang Padvinder Belanda. Pada tahun 1914, beberapa perkumpulan kepanduan Belanda yang didirikan di Indonesia bergabung dalam NIPV (Netherland Indische Padvinder Vereniging, yang artinya Persatuan Pandu-Pandu Belanda), namun organisasi ini hanya dikhususkan bagi para anak Belanda.

Para tokoh pergerakan nasional Indonesia merasa tertarik dengan gagasan Baden Powell yang tertuang dalam buku Scouting for Boys, sehingga dibentuklah organisasi-organisasi kepanduan pribumi dengan tujuan salah satu organisasi kepramukaan di masa penjajahan. Hisbul Wathon merupakan membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader pergerakan nasional. Saat itu terdapat ratusan organisasi kepanduan pribumi, antara lain JPO (Javananse Padvinders Organizatie) yang didirikan pada tahun 1916 atas inisiatif SP Mangkunegara VII di Solo.

JPO merupakan organisasi kepanduan nasional yang pertama. Hingga tahun 1922 organisasi kepanduan Indonesia tumbuh subur sebagai underbouw organisasi politik atau kemasyarakatan. Sejak para pelajar Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pelajar menaruh perhatiannya kepada kepanduan, maka bertambahlah jumlah perkumpulan kepanduan Indonesia.

Beberapa kepanduan nasional yang menjadi underbouw organisasi politik dan kemasyarakatan saat itu, antara lain Hisbul Wathon yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 dipimpin oleh Djumairi; Wira Tamtama yang dibentuk oleh Sarikat Islam pada tahun 1920; Nationale Padvinderij didirikan oleh Boedi Oetomo pada tahun 1921, dipimpin oleh

Daslan Adiwarsito; Jong Java Padvinderij (JJP), didirikan oleh Jong Java pada tahun 1921; National Padvinderij Organisatie (NPO) didirikan tahun 1923 di Bandung; National Islamietische Padvinderij (NATIJIP), organisasi ini dibawah Jong Islamieten Bond dan didirikan tahun 1926; Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP), asalnya Wira Tamtama, didirikan tahun 1926; Pandu Kebangsaan (PK), pecahan dari JJP, didirikan tahun 1928; Jong Indonesia Padvinders Organisatie (JIPO), merupakan gabungan dari NPO dan JPO, didirikan pada tahun 1928; Pandu Indonesia (Pl), merupakan pecahan JIPO didirikan pada tahun 1928; Pandu Sumatra, dan masih banyak lagi.

Melihat begitu banyaknya perkumpulan kepramukaan yang dibentuk pribumi, akhirnya Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Hal tersebut membuat salah satu tokoh pergerakan nasional, yaitu KH. Agus Salim berpikir mencari nama untuk mengganti nama Padvinder, akhirnya ia mengusung nama “Pandu” dan “Kepanduan”. Sumpah Pemuda dan Semangat Kepanduan.

Adanya keinginan para pemuda untuk meleburkan atau melakukan fusi berbagai perkumpulan pemuda yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional, juga berdampak pada proses penggabungan kepanduan. Panitia fusi perkumpulan pemuda telah disetujui oleh Jong Java dan
Pemuda Indonesia, dua perkumpulan yang terbesar di kalangan pemuda (Oktober 1928). Panitia tersebut merencanakan untuk mendirikan perkumpulan baru dengan nama “Indonesia Muda” yang tidak mengadakan bagian kepanduan. Putusan tersebut mempercepat proses penggabungan pandu kebangsaan menjadi satu kepanduan, yang lepas dari ikatan organisasi lain.

Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada 28 Oktober 1928 oleh Kongres Pemuda, membuat para pemuda dan tokoh pergerakan nasional memiliki tekad untuk melakukan konsolidasi nasional menyatukan pandu-pandu dalam satu organisasi bersama. Para tokoh pergerakan nasional menganjurkan agar segera didirikan organisasi kepanduan nasional dalam sebuah payung. Rencana adanya peleburan berbagai organisasi kedaerahan menjadi organisasi yang bersatu akhirnya pada tahun 1929 dibentuk semacam federasi Persaudaraan (Persatuan) antara Pandu-Pandu Indonesia yang disingkat menjadi PAPI.

PAPI dibentuk dengan tujuan mempererat persaudaraan antar anggotanya, dan juga meningkatkan kerja sama dan latihan kepanduan masing-masing. Yang tergabung dalam PAPI, antara lain JJP, INPO, NATTIPIJ, PPS, dan SIAP. Kepengurusan PAPI pertama dipilih Mr. Sunarjo dari INPO, Dr. Moewardi dari JJP, dan Ramelan dari SIAP. Pusat pimpinan PAPI berada di Jakarta, sedangkan di daerah-daerah yang terdapat lebih dari satu kepanduan anggota PAPI, maka dibentuk PAPI daerah. Dengan terbentuknya PAPI, maka fase pertama menuju persatuan Pandu-Pandu Indonesia sudah terwujud. PAPI berasaskan kebangsaan, dan juga mengambil peraturan kepanduan dunia yang universal dengan prinsip-prinsip dasar metodik kepanduan.

Pada tanggal 13 September 1930 diresmikan kepanduan baru dengan nama “Kepanduan Bangsa Indonesia” disingkat KBI. Untuk memperlihatkan corak haluannya, para KBI memakai setangan leher “merah-putih” dan berpanji merah putih pula.

Pemerintah kolonial Belanda mencurigai kehadiran gerakan kepanduan Indonesia, seperti juga gerakan lainnya. Gerakan kepanduan Indonesia dilarang, baik secara halus hingga yang terang-terangan. Bahkan, pemerintah kolonial Belanda menangkap pemimpin kepanduan nasional, dan para anggota kepanduan pun ditakut-takuti.

Rintangan dan halangan yang dialami para pandu Indonesia tidak menyurutkan langkah mereka, justru hal itu dijadikan amunisi agar gerakan nasional tetap berjalan demi cita-cita bangsa Indonesia. Berkat keteguhan dari para pemimpin, maka segala usaha untuk mematikan atau membelokkan arah tujuan kepanduan Indonesia tidak berhasil. Sebaliknya, perhatian masyarakat Indonesia makin tertarik pada cara pendidikan kepanduan.

Pada tanggal 30 April 1938 KBI, SIAP, HW, dan NITIPIJ melakukan konferensi bersama, sehingga terbentuk Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI). Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan tujuannya, maka BPPKI akan menyelenggarakan perkemahan umum secara besar-besaran.

Dalam konferensi di Solo, BPPKI antara lain menetapkan akan mengadakan perkemahan besar ( AII Indonesian Jambore) sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan. Ternyata rencana tersebut mengalami beberapa perubahan, baik waktu pelaksanaannya maupun nama kegiatannya, yang kemudian disepakati diganti dengan “Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem” disingkat PERKINO dan dilaksanakan pada tanggal 19-23 Juli 1941 di Yogyakarta.

Kepanduan Pada Zaman Penjajahan Jepang

Pada zaman penjajahan Jepang partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan, dilarang berdiri. Namun, upaya menyelenggarakan PERKINO tetap dilakukan. Bukan hanya itu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Pemerintahan pendudukan Jepang melarang kepanduan tumbuh di Indonesia, karena khawatir dengan nilai persatuan yang terdapat dalam kepanduan.

Pada tanggal 6 Februari 1943 berbagai perkumpulan kepanduan yang telah dibubarkan berhasil mengadakan PERKINDO 11 di Jakarta. Tetapi ternyata pemerintah militer Jepang sudah mempunyai maksud tertentu, Gerakan Kepanduan Indonesia tidak boleh dilangsungkan, dan sebagai gantinya anak-anak dan pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan “Keibodan dan Seinendan”.

Kepanduan pada Awal Kemerdekaan

Setelah masa kemerdekaan dibentuklah organisasi kepanduan yang bersifat nasional, yang terbentuk melalui kongres pada tanggal 27-29 Desember di Solo. Pada tanggal 28 Desember 1945 dideklarasikan Pandu Rakyat Indonesia di Solo.

Saat itu Pandu Rakyat Indonesia menjadi satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia. yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947. memutuskan untuk menerima konsepsi baru, yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, sehingga Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan keputusan Menteri PP dan K nomor 2344/Kab. tertanggal 6 September 1951 dicabutlah pengakuan pemerintah bahwa Pandu Rakyat Indonesia merupakan satu-satunya wadah kepanduan di Indonesia. Keputusan nomor 93/Bag. Tertanggal 1 Februari 1947 itu berakhir sudah. Pada tanggal 16 September 1951 diputuskan berdirinya Ikatan Pandu Indonesia  (IPINDO) sebagai suatu federasi.

Pada 1953 IPINDO berhasil menjadi anggota kepanduan sedunia. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepanduan putera, sedangkan bagi organisasi puteri terdapat dua federasi yaitu PKPI (Persatuan Kepanduan Puteri Indonesia) dan POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Puteri Indonesia).


Kedua federasi ini pernah bersama sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia, dalam perjalanan ke Australia.
Tanggal 10 20 Agustus 1955 IPINDO menyelenggarakan Jambore Nasional, bertempat di Ragunan, Pasar Minggu Jakarta. Kemudian, bulan Januari 1957 IPINDO menyelenggarakan seminar di Tugu, Bogor sebagai upaya menjamin kemurnian dan kelestarian hidup kepanduan. Seminar ini menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap gerakan kepanduan di Indonesia, sehingga kepramukaan yang ada dapat dipersatukan.

Pada bulan November 1958, Pemerintah RI melalui Departemen PP dan K mengadakan seminar di Ciloto, Bogor, Jawa Barat, dengan topik “Penasionalan Kepanduan”.

Tahun 1959 PKPI (Persatuan Kepanduan Putri Indonesia) menyelenggarakan perkemahan besar untuk puteri yang disebut Desa Semanggi bertempat di Ciputat. Pada tahun ini juga IPINDO mengirimkan kontingennya ke Jambore Dunia di MT. Makiling Filipina.

Menyadari kelemahan yang  ada ketiga federasi tersebut akhirnya meleburkan diri menjadi PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia). Namun ternyata Perkindo sendiri kurang solid sehingga dimanfaatkan oleh pihak komunis agar menjadi gerakan Pionir Muda seperti di negara komunis lainnya.

Mulai tahun 1960-an, berbagai pihak termasuk pemerintah dan MPRS melakukan berbagai upaya untuk melakukan penertiban organisasi kepanduan termasuk upaya untuk mendirikan Gerakan Pramuka.

Kelahiran Gerakan Pramuka

Pada hari Kamis malam tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia, bertempat di Istana Negara. Presiden mengungkapkan bahwa kepanduan yang ada harus diperbarui, metode dan aktivitas pendidikan harus diganti, seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu yang disebut Pramuka.

Presiden Soekarno menunjuk Panitia Pembentukan Gerakan Pramuka yang terdiri dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Profesor Prijono (Menteri P dan K), Dr.A. Azis Saleh (Menteri Pertanian), dan Achmadi (Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa). Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI TUNAS GERAKAN PRAMUKA.

Panitia inilah yang kemudian mengolah Anggaran Dasar Gerakan Pramuka, sebagai Lampiran Keputusan Presiden R.I Nomor 238 Tahun 1961, tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Keppres ini menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Peristiwa ini  kemudian disebut sebagai HARI PERMULAAN TAHUN KERJA.

Keppres Nomor 238 Tahun 1961 ini ditandatangani oleh Perdana Menteri Ir. Juanda sebagai Pejabat Presiden, karena Presiden Soekarno saat itu sedang berkunjung ke Jepang.

Pada tanggal 30 Juli 1961, bertempat di Istora Senayan tokoh-tokoh organisasi kepanduan di Indonesia menyatakan dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI IKRAR GERAKAN PRAMUKA.

Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan Pelantikan Mapinas (Majelis Pimpinan Nasional), Kwarnas dan Kwarnari di Istana Negara, dilanjutkan penganugerahan Panji-panji Kepramukaan dan defile Pramuka untuk memperkenalkan Pramuka kepada masyarakat yang diikuti oleh sekitar 10.000 Pramuka. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai HARI PRAMUKA yang diperingati hingga sekarang.

Mapinas saat itu diketuai oleh Dr. Ir. Soekarno (Presiden RI) dengan Wakil Ketua 1, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Ketua II Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh. Sementara Kwarnas, diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Brigjen TNI Dr.A. Aziz Saleh sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Kwarnari.

Perkembangan Gerakan Pramuka  Kemajuan Gerakan Pramuka akibat dari sistem Majelis Pembimbing yang dijalankan di tiap tingkat, dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus Depan. Mengingat kira-kira 80 % penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan 75 % adalah petani, maka tahun 1961 Kwarnas Gerakan Pramuka menganjurkan supaya para pramuka mengadakan kegiatan di bidang pembangunan desa. Pelaksanaan anjuran ini terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat menarik perhatian pimpinan masyarakat. Tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir Nasional mengeluarkan instruksi bersama pembentukan Satuan Karya Taruna Bumi. Kemudian, diikuti munculnya saka Bhayangkara, Dirgantara dan Bahari.

Untuk menghadapi problema sosial yang muncul maka pada tahun 1970 menteri Transmigrasi dan Koperasi bersama dengan Ka Kwarnas mengeluarkan instruksi bersama tentang partisipasi gerakan pramuka di dalam penyelenggaraan (transmigrasi dan koperasi. Kemudian, perkembangan gerakan pramuka dilanjutkan dengan berbagai kerjasama untuk peningkatan kegiatan dan pembangunan bangsa dengan berbagai instansi terkait.

Gerakan Pramuka  Indonesia

Gerakan Pramuka Indonesia tergabung dalam World Organisation Scout Movement (WOSM). Namun, dalam praktiknya memiliki ciri khas tersendiri.

Pendidikan berwawasan kebangsaan Indonesia ditanamkan sejak tingkatan awal (Pramuka Tingkat Siaga) hingga tingkatan tertinggi (Pramuka Tingkat Pandega). Pendidikan Pramuka yang merupakan pendidikan nonformal adalah sebagai salah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah yang banyak menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

Gerakan Pramuka adalah gerakan yang baru, organisasi baru, yang disahkan dengan Surat Keputusan Presiden No.238 Tahun 1961 dengan tujuan, corak, tugas, fungsi dan bekerja yang baru. Bukan merupakan lanjutan dari salah satu organisasi kepanduan yang ada sebelum Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka Indonesia merupakan gerakan yang mengembangkan kepribadian nasional bukan jiplakan dari luar negeri.

Tujuan Gerakan Pramuka adalah sebagai wadah kegiatan kepemudaan di Indonesia yang bertujuan untuk membentuk kader-kader pembangunan yang berjiwa Pancasila. Menurut Keputusan Presiden No. 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, Gerakan Pramuka sebagai satu satunya badan di wilayah NKRI yang diperbolehkan menyelenggarakan kepramukaan bagi anak dan pemuda Indonesia; organisasi lain yang menyerupai, yang sama, dan sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang adanya.

1 Response to "Sejarah Gerakan Kepanduan di Indonesia Lengkap"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel